Menu

Mode Gelap

Politik

Syarat ASN untuk Maju Pilkada, Ini Poin Pentingnya, Salah Satunya Harus Mengundurkan Diri

badge-check


					Abdul Aziz Salah satu pendaftar bakal calon Walikota Malang lewat DPC PDIP Kota Malang ( Foto : Ist) Perbesar

Abdul Aziz Salah satu pendaftar bakal calon Walikota Malang lewat DPC PDIP Kota Malang ( Foto : Ist)

KOTA MALANG, KLIKJATIM.id – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), mengumumkan peraturan baru mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Peraturan ini diharapkan dapat memastikan netralitas ASN serta menjaga profesionalisme dan integritas di lingkungan pemerintahan.

Peraturan baru ini mencakup beberapa syarat utama bagi ASN yang berkeinginan untuk terjun ke dunia politik melalui Pilkada. Berikut adalah poin-poin penting dalam peraturan tersebut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri dari jabatan ASN mereka. Pengunduran diri ini harus dilakukan paling lambat 60 hari sebelum pendaftaran sebagai calon resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas politik selama menjabat. Hal ini berarti mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye politik, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau politik, dan tidak memihak pada partai politik tertentu selama masih menjabat.

Tidak hanya itu ASN yang ingin maju Pilkada harus mengajukan surat pengunduran diri kepada instansi tempat mereka bekerja. Surat tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan diserahkan secara resmi kepada atasan langsung.

Pemerintah juga memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan ini. Bagi ASN yang terbukti tidak netral atau tidak mematuhi proses pengunduran diri dengan benar, dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan.

Setelah pengunduran diri diterima, ASN tersebut akan diberi masa transisi untuk menyerahkan tanggung jawab dan pekerjaan mereka kepada pengganti yang ditunjuk oleh instansi terkait.

Peraturan ini mendapat berbagai tanggapan salah satunya bakal calon Wali Kota Malang Abdul Aziz, dari PDI Perjuangan, proses penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di PDI Perjuangan dijalankan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan keterbukaan, yang menjadi arahan Ibu Megawati.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kerancuan Koalisi Partai Politik Ancam Stabilitas dan Kelancaran Pilkada Serentak 2024, Pengamat : Idealnya Sinkronisasi Koalisi

7 Juli 2024 - 14:48 WIB

Kerancuan Koalisi Partai Politik Ancam Stabilitas dan Kelancaran Pilkada Serentak 2024, Pengamat : Idealnya Sinkronisasi Koalisi

Surat Penetapan Bacabup dan Cawabup dari Partai Politik Ternyata Hanya Formalitas untuk Komunikasi Politik

3 Juli 2024 - 14:40 WIB

Surat Penetapan Bacabup dan Cawabup dari Partai Politik Ternyata Hanya Formalitas untuk Komunikasi Politik

DPP PKB Tetapkan Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk

3 Juli 2024 - 12:35 WIB

DPP PKB Tetapkan Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk

Para Bakal Calon Bupati Nganjuk Kurang Greget, Pengamat Politik: Spekulasi Biaya dan Elektabilitas Jadi Faktor Utama

30 Juni 2024 - 22:20 WIB

Para Bakal Calon Bupati Nganjuk Kurang Greget, Pengamat Politik: Spekulasi Biaya dan Elektabilitas Jadi Faktor Utama

Tingkatkan Elektabilitas, Poster Mantan Bupati Nganjuk Terpampang di Mobil Siaga Desa, Warga: Kalau Bisa Dilepas Dulu

21 Juni 2024 - 01:49 WIB

Tingkatkan Elektabilitas, Poster Mantan Bupati Nganjuk Terpampang di Mobil Siaga Desa, Warga: Kalau Bisa Dilepas Dulu
Trending di Politik