Hal senada juga diungkapkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Parepare Akbar Ali. Menurutnya, keterbatasan finansial juga menghambat parpol dalam melaksanakan kaderisasi bahkan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat. Padahal, pendidikan politik sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi.
“Mereka (parpol) akhirnya dalam melaksanakan rekrutmen anggota mengambil dari mereka yang memiliki popularitas di tengah masyarakat, namun secara intelektual terbatas,” tambah Akbar.
Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syarif Hidayat membenarkan berbagai pandangan tersebut. Secara umum berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indonesia dinilai telah cukup berhasil menjaga partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Kendati secara kuantitas lembaga maupun aturan main demokrasi telah dihadirkan, secara kualitas praktik yang berlangsung masih belum mencerminkan karakter demokrasi yang substantif. Hal ini lantaran minimnya kapasitas akibat sistem kaderisasi yang kurang optimal.
“Oleh karena itu partai politik itu menjadi sangat penting, untuk kemudian diperbaiki perannya [khususnya dalam rekrutmen dan kaderisasi],” jelasnya.
