NGANJUK, KLIKJATIM.id – Suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nganjuk memanas ketika ratusan massa yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara melakukan aksi protes. Insiden ini terjadi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk, di mana massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan.
Aksi ini bermula saat penghitungan suara menunjukkan hasil yang tidak memuaskan bagi beberapa pihak. Merasa hasil tersebut tidak adil, ratusan massa yang mewakili salah satu kandidat berkumpul dan melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam proses penghitungan suara.
Situasi semakin tegang ketika massa mencoba mendekati pintu masuk kantor KPU, namun dihadang oleh barisan petugas keamanan dari Polres Nganjuk. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Petugas keamanan berupaya menenangkan massa dengan meminta mereka untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Hal ini bukan sebenarnya melainkan hanya sebuah simulasi yang di lakukan Petugas gabungan, dalam mengantisipasi terjadinya aksi protes dalam Pilkada Nganjuk 2024, yang akan di gelar pada 27 November mendatang.
Dalam Simulasi yang digelar di halaman Gor Bung Karno Begadung tersebut, para peserta dipandu melalui skenario situasi yang mungkin terjadi selama proses Pemilu. Mereka mempraktikkan strategi dan taktik yang telah disepakati bersama untuk mengatasi setiap potensi kerawanan.
Menggambarkan bagaimana sinergisitas TNI,Polri dan Stake Holder terkait mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam tiap tahapan pemilu dan bagaimana mengantisipasinya.
pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan protokol keamanan yang telah diatur dalam undang-undang Pemilu harus dikuasiai oleh semua pihak.
Kapolres Nganjuk AKBP Siswantoro menyebut dilakukannya simulasi Sispam Kota ini merupakan gambaran kongkrit dimana 750 personel gabungan TNI – Polri, Pemda Kabupaten Nganjuk, KPU dan Bawaslu dan Kesbangpol harus mengetahui cara bertindak yang sesuai SOP yang telah disepakati bersama didalam undang-undang Pemilu.
“Dengan demikian kita tidak akan ragu lagi dengan apa yang kita perbuat jika dihadapkan dengan situasi seperti yang dicontohkan dalam simulasi tadi, dimana tiap tahapan Pemilu memiliki kerawanan masing-masin, sehingga kita tidak dihadapkan dengan suatu kesalahan prosedur” tutur AKBP Siswantoro, Rabu (14/08).
Hal senada di katakan Dandim 0810 Nganjuk Letkol (Inf) Andi Sasmito, keterlibatan unsur-unsur pendukung seperti , Damkar, BPBD Rs. Bhayangkara, dan Senkom merupakan hal yang mutlak untuk mengamankan situasi saat terjadi kerawanan.
“Apa yang harus dilakukan jika harus menghadapi situasi tertentu harus dikuasi oleh setiap pemegang kepentingan, siapa dan berbuat apa, jadi tidak saling tumpang tindih. Untuk itulah diperlukan sinergi dan komunikasi yang baik antara seluruh stake holder,” katanya.
“Jadi, perlu di apresiasi antara TNI-Polri, Pemda Kabupaten Nganjuk, dan berbagai stakeholder terkait dalam menyukseskan simulasi Sistim Pengamanan Kota (Sispam Kota) dan menunjukan kerja sama yang baik,” tambahnya.
“Jadi, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk antisipasi terhadap masalah yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada 2024 terutama di wilayah Nganjuk, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nganjuk,” pungkasnya.***
