Pj Gubernur Adhy Karyono menyebut, peran humas harus mampu mengomunikasikan program pemerintah agar lebih efektif diterima oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital informasi saat ini harus menjadikan Humas bisa menangkal berbagai serangan siber yang terjadi di lingkungan pemerintah. Terutama pada saat netralitas pemerintah mengadapi Pemilukada pada Oktober mendatang.
“Oleh karenanya, konten-konten yang dibuat, analisa media, desain grafis maupun flayer harus berbasis kekinian. Pemahaman ini harus disamakan melalui GPR Academy Humas Pemerintah,” katanya.
“Kapasitas para tenaga Humas harus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi salah satunya melalui Artificial Intelligence (AI) dan berbagai digital informasi lainnya,” ujarnya.
Ke depan Adhy menambahkan, humas harus bisa membuat konten efektif, memonitor berita positif maupun negatif melalui search engine yang efektif sampai topic apa yang paling menarik dan sedang dibicarakan masyarakat.
“Kerja kerja Humas ini harus berdampak terhadap pelayanan publik terutama kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan program maupun kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Pj. Gubernur Adhy pun mempersilakan kepada para Pranata Humas seluruh Indonesia dan Jawa Timur untuk mereplikasi pemerintah daerah yang sudah memiliki kebijakan program kehumasan yang sudah efektif.
Disisi lain Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto mengatakan, kegiatan GPR Academy ini merupakan respon konkrit dalam rangka membangun kesadaran bersama tentang urgensi menjaga dan meningkatkan reputasi positif pemerintah dimata masyarakat melalui kerja kerja profesional.
