Menjelang Pendaftaran Pilkada, Harga Rekomendasi Partai Politik Melonjak: “Kata Siapa Rekom Gratis?
Menjelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada bulan November mendatang fenomena harga rekomendasi partai politik kembali mencuat ke permukaan. Banyak calon kepala daerah yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan partai politik sebagai tiket maju dalam kontestasi, namun harus dihadapkan pada realitas biaya tinggi yang harus dikeluarkan.
Permintaan rekomendasi melonjak drastis, yang menyebabkan harga untuk mendapatkan dukungan partai juga ikut melambung. Salah satu pengamat politik menyebutkan bahwa di beberapa daerah, harga rekomendasi bahkan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat persaingan dan kekuatan partai di wilayah tersebut.
“Jangan percaya jika ada yang bilang rekomendasi partai itu gratis,” ujar seorang politisi senior yang enggan disebutkan namanya. “Proses negosiasi rekomendasi melibatkan banyak faktor, termasuk komitmen finansial dari calon. Ini sudah menjadi rahasia umum.”
Fenomena ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Setiap menjelang Pilkada, transaksi di bawah meja terkait rekomendasi partai sering kali menjadi pembicaraan hangat di kalangan politisi dan pengamat politik. Meski demikian, praktik ini sulit dibuktikan secara hukum karena biasanya dilakukan secara tertutup dan tanpa jejak tertulis.
Masyarakat pun kini semakin kritis menanggapi isu ini. Mereka khawatir bahwa dengan mahalnya harga rekomendasi, para kepala daerah yang terpilih nantinya lebih fokus untuk mengembalikan investasi politik mereka daripada menjalankan amanah rakyat. Hal ini tentunya berpotensi mengikis integritas dan kualitas kepemimpinan di daerah.
