KLIKJATIM.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat di berbagai daerah Indonesia telah menjadi sorotan publik, bukan hanya karena persaingan ketat para kandidat, tetapi juga karena fenomena yang kian marak terjadi, rekomendasi partai politik yang berubah menjadi ajang lelang yang nilainya cukup fantatis.
Dalam beberapa minggu terakhir praktik ini semakin mencuat ke permukaan, di mana para kandidat yang ingin maju dalam Pilkada harus bersaing bukan hanya dari sisi elektabilitas, tetapi juga dalam memperebutkan dukungan partai politik.
Partai-partai politik, yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat dan mendukung calon terbaik, kini justru dituding lebih mengedepankan keuntungan finansial dalam proses rekomendasi calon.
Fenomena ini semakin diperparah dengan kabar bahwa sejumlah kandidat terpaksa “membeli” rekomendasi dari partai politik dengan jumlah yang fantastis. Praktik ini menciptakan kesan bahwa proses politik yang seharusnya demokratis telah terdegradasi menjadi ajang transaksi ekonomi semata.
Banyak pengamat politik menilai, kondisi ini bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia. “Jika rekomendasi partai politik menjadi barang dagangan, maka akan sulit bagi kandidat-kandidat yang kompeten namun tidak memiliki modal besar untuk maju. Hal ini tentu berpotensi melahirkan kepala daerah yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi pada kepentingan pihak-pihak yang telah mendukungnya secara finansial.
Menangapa tudingan tersebut terajadi !,hal ini masih saja sejumlah partai politik banyak membantah adanya praktek “lelang” rekomendasi, meski tak sedikit pula yang mengakui bahwa ada sumbangan atau kontribusi dari calon kepada partai yang bersangkutan. Namun, mereka menegaskan bahwa keputusan akhir tetap didasarkan pada kualitas dan kapabilitas calon.
Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Apabila praktik “lelang” rekomendasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan semakin memperlebar kesenjangan antara pemimpin yang dipilih dan kepentingan masyarakat yang diwakili. Rakyat Indonesia tentu berharap agar Pilkada serentak ke depannya dapat berlangsung dengan lebih transparan, adil, dan benar-benar mengedepankan kepentingan publik.
